Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menyesalkan tragedi unjuk rasa menuntut pemekaran Tapanuli Selatan yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat. Hal itu diungkapnya usai menerima delegasi Parlemen Aljazair di ruang tamu Ketua DPR, Kamis (5/2). “Tentu ini sangat disesalkan,” katanya. Muhaimin berharap Polri dapat segera menyelidiki kejadian itu. Ia juga minta supaya lembaga itu dapat menjaga keamanan pejabat publik dan penentu kebijakan masyarakat. “Tidak boleh ditekan akibat paksaan kelompok tertentu, karena itu pengamanan harus ditingkatkan ditengah demokratisasi yang terus kita bangun,” ujarnya. Menanggapi aksi unjuk rasa yang menelan korban jiwa, Muhaimin menyesalkan cara-cara demokratis yang belum dapat dibuat dalam pengambilan keputusan. “Ini menjadi catatan tersendiri bagi DPR RI untuk mendidik dan memberi pelajaran demokrasi yang lebih sehat,” katanya. Lebih jauh Muhaimin menjelaskan bahwa ada permintaan ke DPR supaya ada pergantian Kapolda Sumatera Utara terkait unjuk rasa yang menelan korban jiwa Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat. “Sepenuhnya kita menyerahkan penyelidikan yang dilakukan Polri. Mereka lebih tahu,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa DPR tidak berhak menentukan pemekaran. Yang menjadi kunci adanya pemekaran adalah pihak eksekutif. “Yang menjadi kunci sebuah pemekaran adalah eksekutif karena eksekutif yang mengatur keuangan dan segalanya,” jelas Muhaimin. (bs)